Tujuh Nyawa Melupakan Satu Juta

Narasi sejarah Gerakan 30 September (G-30S) yang dibangun dalam pembelajaran atau pembahasan dari pemerintah dinilai banyak mengedepankan isu seputar pembunuhan tujuh jendral. Selama ini, pemerintah terutama rezim Orde Baru membangun narasi kekejaman PKI atas pembunuhan enam jendral melalui saluran pendidikan formal, museum peringatan, hingga seremoni hari peringatan. 

Dalam dialog sejarah yang dirilis kanal youtube HISTORIA.ID dengan tema “1965: Sejarah yang Dikubur”, Grace Laksana seorang peneliti sejarah tragedi 1965 mengatakan bahwa narasi dominan tentang kekejaman PKI terus berkembang sedemikian rupa sehingga menutupi fakta-fakta lain dalam peristiwa 1965. Orang-orang akan berhenti di kejadian 1 Oktober ketika mengingat atau membicarakan peristiwa yang terjadi pada 1965 itu. Peristiwa 1 Oktober merujuk pada pembunuhan perwira tinggi TNI yang kini dijuluki pahlawan revolusi. 

Di bawah rezim Soeharto, situs pembunuhan tujuh perwira Angkatan Darat di Jakarta pada 1 Oktober 1965, yaitu lubang buaya, menjadi tanah keramat. Di dinding seputar monumen, Soeharto meletakkan relief dari perunggu. Relief itu menampilkan kisah klasik tentang sang pahlawan (Soeharto) yang mengalahkan penjahat keji (PKI) dan menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Tepat di tengah dinding relief digambarkan adegan perempuan-perempuan berkalung rangkaian bunga dan bertelanjang menari-nari mengitari mayat tujuh jendral. Rekayasa perang urat syaraf yang sarat dengan citra seks dan kekerasan menjadi fakta yang tak terbantahkan.

Setiap tahun pada 1 oktober, Soeharto dan pejabat terasnya menyelenggarakan upacara di hadapan monumen tersebut untuk menyatakan janji kesetian mereka yang abadi kepada Pancasila. Semalam sebelumnya, semua stasiun televisi diwajibkan menyiarkan film buatan pemerintah, “Pengkhianatan Gerakan 30 September PKI (1984)” dan menjadi tontonan wajib setiap tahun bagi anak-anak sekolah. Lubang buaya ditanamkan dalam kesadaran publik sebagai tempat PKI melakukan kejahatan besar. Lebih parahnya penyakralan ini menjadi warisan turun-temurun hingga sekarang ini. Hasil dari rekayasa ini, masyarakat dibuat lupa akan kejahatan besar yang terjadi setelah peristisa G-30S tentang pembunuhan massal atas orang-orang tak bersalah dengan alasan keputusan pimpinan partai PKI mengikat seluruh anggota. 

Pembunuhan massal dengan tuduhan bahwa tiga juta partai mengetahui tentang G-30S sebelumnya dan bersalah karena pengabaian (tidak melaporkan pada penguasa). Tuduhan ini tidak mungkin benar sebab saluran-saluran informasi di dalam partai tidak sedemikian ketat sehingga tiga juta orang dapat mengetahui rencana itu. Apakah mungkin anggota partai PKI yang sebagian dari petani-petani yang berdomisili di desa mengetahui informasi jauh di ibukota sana?. Selain bersalah karena pengabaian, mereka bersalah karena keterkaitan sebab sebagai anggota partai, mereka bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil para pimpinan (keputusan pimpinan partai mengikat seluruh anggota). Padahal pembunuhan massal dengan prinsip kesalahan pimpinan partai adalah kesalahan kolektif sudah ditolak oleh semua nega ra di dunia berdasarkan rule of law. 

Rezim Soeharto menangkap lebih dari satu juta orang atas nama "penumpasan G-30S". Di dalam peristiwa tersebut tak hanya terjadi pembunuhan tetapi pembantaian massal, penghilangan paksa secara massal, hingga penahanan terhadap orang-orang yang dicap PKI sampai kurun waktu 1970-an. Sudah jelas penangkapan semasif itu sebenarnya tidak perlu sebagai reaksi terhadap aksi kecil. Pepatah yang dipakai Soekarno benar, jika tentara "membakar rumah untuk membunuh tikus". 

Rezim melakukan represi terhadap gerakan-gerakan progresif (penagkapan massal, penahan massal) dan pembunuhan terhadap gerakan itu. Tujuan utamanya represi itu adalah menghancurkan kekuatan petani yang sedang mendukung proses land reform, dan kekuatan buruh yang sedang mengambil alih banyak perusahaan milik modal asing. Represi itu sebenarnya bisa dilakukan tanpa pembunuhan. Jika waktu itu PKI tidak melawan, lalu mengapa Soeharto yang menyebut dirinya sebagai orang paling pancasilais memilih membunuh tahanan yang sudah tak berdaya? Menurut John Rossa, jawabannya adalah Soeharto ingin membuktikan kesetiaannya kepada kampanye anti komunis Amerika Serikat (AS), supaya AS membantu dirinya bertahan lama sebagai penguasa. Soeharto sadar bahwa rezim dia akan bergantung kepada bantuan finansial dari AS untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. 

Sejarawan UGM, Abdul Wahid yang kini tengah meneliti dampak peristiwa G-30S menemukan genosida intelektual. Dari kampus yang ditelitinya, diperoleh data sekitar 299 dosen dan 3464 mahasiswa ditahan, hilang atau bahkan tewas. Tak hannya itu dia juga menemukan hilangnya guru-guru sekolah yang berafiliasi kepada PKI dan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ikatan dinas dari Kementrian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) terpaksa mengurungkan niatnya pulang untuk menghindari penangkapan. Banyak dari eks-mahasiswa ikatan dinas (mahid) itu akhirnya bekerja di luar negeri, mengamalkan ilmu dan dan keterampilannya untuk negeri orang. 

Tak hannya di bidang pendidikan, genosida 1965-1966 pun berdampak negatif bagi gerakan buruh. Sebagian besar buruh yang berafiliasi dengan PKI dipenjara, hilang atau bahkan tewas atas tuduhan terlibat G-30S 1965. Dampak selanjutnya adalah kegiatan kesusastraan yang dinamis penuh kontestasi ide sebagaimana yang pernah terjadi pada era 1960-an, harus berakhir tragis karena sebagian besar seniman dan sastrawan kiri ditahan bahkan terbunuh. Karya-karya sastra dari sastrawan terkemuka Pramoedya Ananta Toer harus dibaca secara sembunyi-sembunyi di bawah ancaman subversif selama Soeharto berkuasa. 

Dampak pembantaian 1965-1966 yang sampai sekarang masih terasa adalah identitas bangsa Indonesia berubah total sesudah 1965. Semangat anti kolonialisme hilang dan anti komunisme manjadi dasar identitas bangsa. Ini berarti kebencian terhadap sesama orang Indonesia menjadi basis untuk menentukan siapa warga negara yang jahat dan baik. Sistem ekonomi dan sistem politik juga berubah total. Sesudah 1998, orang Indonesia menggali lagi ide-ide dari zaman pra-1965 dan juga pra-1959 (sebelum Demokrasi Terpimpin), ide-ide tentang rule of law, HAM, Sekularisme, dll. 

Generasi sekarang ini harus bekerja keras dalam menggali identitas yang hilang pasca-1965. Warisan Orde Baru tentang rekayasa G-30S harus segera dibuang jauh-jauh agar generasi kita terhindar dari pembodohan massal. Generasi muda Indonesia di mana pun berada mempunyai wawasan segar dan bebas dari belenggu sejarah versi Soeharto.

Oleh: Choirul

Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta