Peran Nahdlatul Ulama Masa Kemerdekaan

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang berdiri pada tahun 1926 di Surabaya. Organisasi ini dipelopori oleh ulama-ulama pesantren yang berhasil menghimpun pengikut besar dan mampu menumbuhkan solidaritas serta integritas yang kuat. Karena itu lah pada perkembangannya, Nahdlatul Ulama tumbuh menjadi organisasi yang mempunyai kekuatan sosial politik, kultural dan keagamaan yang sangat berpengaruh di Indonesia. Salah satu peran dan kontribusi terbesar Nahdlatul Ulama adalah ketika Nahdlatul Ulama tampil di garda depan dalam memperjuangkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia.  

Awal Mula Berdirinya Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai reprensentatif dari ulama tradisionalis, dengan haluan ideologi Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah (para pengikut sunnah Nabi, sahabat dan ulama salaf pengikut Nabi dan sahabat). Tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama pada masa itu. Pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi, namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat.

Berdirinya Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah. Ajaran ini bersumber dari Alquran, sunnah, ijma’ (keputusan-keputusan para ulama’sebelumnya), dan qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita Alquran dan hadits) seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H. Mustofa Bisri ada tiga substansi, yaitu pertama dalam bidang-bidang hukum-hulum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali), yang dalam praktiknya para kiai menganut kuat madzhab Syafi’i. Kedua, dalam soal tauhid menganut ajaran Imam Abu Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidzi. Ketiga, dalam bidang tasawuf menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim al-Junaidi.

Terdapat tiga alasan besar yang melatarbelakangi lahirnya Nahdatul Ulama pada 31 Januari 1926, yaitu motif agama, motif mempertahankan paham Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah, dan motif nasionalisme. Untuk penjelasan masing-masing motif diuraikan sebagai berikut:

1. Motif agama.
   Nahdlatul Ulama lahir atas semangat menegakkan dan mempertahankan agama Allah di Nusantara dan meneruskan perjuangan Wali Songo. Terlebih Belanda-Portugal tidak hanya menjajah Nusantara, tapi juga menyebarkan agama Kristen-Katolik dengan sangat gencarnya, mereka membawa para misionaris-misionaris Kristiani ke berbagai wilayah.
2. Motif nasionalisme 
   Motif ini timbul karena  Nahdlatul Ulama lahir dengan niat kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme itu pun terlihat juga dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri yang mempunyai arti kebangkitan para ulama. Nahdlatul Ulama, pimpinan K.H. Hasyim Asy'ari bersifat sangat nasionalis. Sebelum Indonesia merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, seperti Jong Cilebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan sebagainya, akan tetapi kiai-kiai Nahdlatul Ulama justru mendirikan organisasi pemuda yang bersifat nasionalis.
3. Motif mempertahankan paham Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah
   Nahdlatul Ulama lahir untuk membentengi umat Islam khususnya di Indonesia agar tetap teguh pada ajaran Islam Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah, sehingga tidak tergiur dengan ajaran-ajaran baru

Peran Nahdlatul Ulama dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia

1. Nahdlatul Ulama dan Masyumi
   Pada tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang ditandatangani oleh wakil presiden Muhammad Hatta yang berisi anjuran tentang berdirinya partai-partai politik. Setelah dikeluarkannya maklumat pemerintahan ini, kalangan Islam menyambutnya dengan cepat. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) diumumkan berdiri pada 7 November 1945 dengan Sukiman sebagai ketua. NU menjadi anggota istimewa dan pimpinan tertingginya, K.H. Hasyim Asy’ari menjabat ketua Majelis Syuro.
   
   
   Ada dua macam keanggotaan dalam Masyumi, yaitu perorangan dan organisasi. Semula struktur keanggotaan ini adalah agar Masyumi dengan cepat dapat memperoleh banyak anggota. Pada awalnya hanya empat organisasi yang masuk Masyumi, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Dua yang terakhir kemudian bergabung menjadi Persatuan Umat Islam Indonesia. Sistem keanggotaan yang demikian menjadi salah satu kelemahan dari Masyumi karena sejak terbentuknya sistem ini selalu menjadi pokok pembahasan dalam setiap kongres partai.
   
   
   Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, kalau Masyumi sungguh-sungguh akan menjadi partai Islam, maka peranan ulama harus diakui sebagai pengawas kiprah partai agar partai selalu bekerja sesuai dengan gagasan keislaman. Perbedaan latar belakang dan paham keagamaan para tokoh eksekutif Masyumi dengan para ulama mencuat dalam konflik internal Masyumi. Masyumi yang sangat diharapkan oleh kalangan muslim sebagai satu-satunya saluran aspirasi politik Islam hanya kurang lebih dua tahun saja mampu bertahan. Harapan itu sudah sirna pada 1947 ketika beberapa tokoh eks PSII, Arudji Kartawinata dan Wondoamiseno, keluar dari Masyumi dan mendirikan kembali PSII. Keluarnya PSII menunjukkan kurangnya komitmen persatuan dikalangan tokoh pendukung Masyumi.
   
   
   Kepemimpinan Masyumi pada tahap awal (1945-1949) didominasi oleh kalangan yang lebih tua, yang disebut dengan kelompok Sukiman dan barulah pada tahap selanjutnya (1952-1960) didominasi oleh kalangan yang lebih muda yang disebut kelompok Natsir. Antara kedua masa ini (1950-1952) dijumpai fase peralihan, ketika kalangan yang lebih tua tampak berusaha bertahan dan kalangan yang lebih muda mendesakkan garis dan kedudukan kepemimpinannya. Berarti garis perjuangan partai tidak konsisten, tetapi mudah berubah sesuai dengan pemikiran pemimpinannya. Ini menunjukkan bahwa sejak semula Masyumi telah mengalami ketegangan yang serius antara kepentingan politik yang cenderung pragmatis dan kepentingan keagamaan. Oleh karena itu, keluarnya Nahdlatul Ulama dari Masyumi hanya menunggu waktu saja. Ketika Masyumi menolak calon Nahdlatul Ulama untuk duduk sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Wilopo pada 1952 melalui pemungutan suara, maka Nahdlatul Ulama  menyatakan diri keluar dari Masyumi.
   
   
   Keputusan untuk keluar dari Masyumi diputuskan dala Muktamar di Palembang Mei 1952. Muktamar di palembang juga memutuskan, Nahdaltul Ulama menjadi partai dengan asas dan tujuan, yaitu menegakkan syari’at Islam dengan berhaluan salah satu dari empat madzhab dan melaksanakan hukum-hukum Islam dalam Masyarakat. Nahdaltul Ulama dalam wujudnya sebagai partai politik tetap mempertahankan ciri-cirinya sebagai penganut ajaran madzhab. Menekankan peranan madzhab merupakan letak kekuatan Nahdaltul Ulama, sementara Masyumi dengan tokoh-tokohnya yang berlatar belakang pendidikan Barat masih bergantung pada pemikiran individu.
   
   
   Segera setelah memutuskan keluar dari Masyumi, Nahdaltul Ulama menggalang persatuan yang bersifat federatif bersama dengan PSII dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dalam wadah yang disebut Liga Muslimin Indonesia. Liga Muslimin Indonesia yang dibentuk pada 30 Agustus 1952 ini bertujuan untuk mencapai masyarakat Islamiyah yang sesuai dengan hukum Allah dan sunah Rasul. Bersamaan dengan terbentuknya Liga Muslimin Indonesia, pada akhir Agustus, Masyumi mencetuskan tafsir asas dan program perjuangan partai. Tafsir asas ini terutama merupakan karya Mohammad Natsir dan program perjuangan partai adalah karya Jusuf Wibisono. Dengan demikian, barulah pada 1952 sesudah NU keluar dari Masyumi, Masyumi memiliki rumusan ideologi dan program yang baku. Sekarang, Masyumi dikendalikan oleh Natsir, seorang tokoh pembaru yang progresif dan fasih dalam merumuskan pemikirannya.
   
   
   Mengamati ideologi (tafsir asas) dan program perjuangan masyumi, suatu kenyataan terungkap bahwa rumusan Masyumi nyata sekali menggunakan bingkai pemikiran modern Barat dan mengisinya dengan semangat Islam. Bergabungnya Nahdlatul Ulama kedalam Masyumi menjadi pengalaman yang berharga, karenanya Nahdlatul Ulama mulai mengalami lika-liku politik yang relatif baru baginya. Bahkan, mempertegas perbedaan visi kaum pembaru dengan visi kaum ulama. Bagi Nahdlatul Ulama ingin dijadikan perluasan ulama, sedangkan bagi kaum pembaru untuk mewujudkan cita-cita Islam, tetapi mengabaikan pengemban utamanya yaitu ulama.
   
   
2. Nahdlatul Ulama dan Pemilihan Umum 
   Segera setelah menyatakan keluar dari Masyumi, Nahdlatul Ulama menghadapi tantangan berat, yaitu mempersiapkan diri memasuki pemilu pertama 1955. Pada pemilu 1955 dihasilkan  "empat besar” yang unggul yaitu PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis (PKI). Pemilu 1955 memang telah menghasilkan “ empat besar” kekuatan politik yang ada pada dasarnya mewakili tiga corak ideologi; Nasionalisme, Islam dan Komunis. Pada pemilu ini hampir mengecewakan semua pihak terutama PNI dan Masyumi. PNI yang yakin akan mendapat dukungan dengan landasan nasionalisme justru merosot perolehannya dan kalangan Islam terutama Masyumi dengan asumsi penduduk Indonesia mayoritas Islam memperoleh jauh diluar harapan.
   
   
   Dalam waktu kurang lebih sepuluh tahun, dua saingan Nahdlatul Ulama yang dipengaruhi dengan kuat oleh alam pemikiran Barat tersingkir dari panggung politik. Masyumi dibubarkan pada tahun 1960 karena keterlibatan beberapa tokohnya dengan pemberontakan PRRI. PKI yang melakukan kudeta pada 1965 meskipun gagal dan mengalami kehancuran. Sementara itu, PNI mengalami pukulan berat, banyak orang PNI terlibat atau dicurigai menyokong kudeta PKI yang gagal itu. Kemudian pada tahun 1971, Nahdlatul Ulama muncul sebagai pemenang kedua.
   
   
   Golkar muncul sebagai kekuatan baru dalam bidang politik. Golkar awalnya bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) ketika dibentuk pada 20 Oktober 1964, dan pada masa Orde Baru mendapat dukungan dari pemerintah dan ABRI. Pembentukan Sekber Golkar didorong oleh usaha membendung pengaruh PKI yang pada saat itu keadaan politik makin goyah. Kemenangan Golkar merupakan tonggak baru dalam perjalanan politik di Indonesia yang mempunyai implikasi jauh bagi bangsa dan negara Indonesia. Dengan kemenangan yang diperoleh Golkar, maka mudah bagi pemerintah melancarkan gebrakan dalam bidang politik.
   
   
   Pemerintah berhasil melakukan penyerdehanaan partai-partai politik. Maka pada 1973 partai-partai berfusi kedalam dua wadah. Partai-partai Islam berfusi kedalam apa yang disebut Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yaitu Nahdlatul Ulama, Permusi ,PSII, dan Perti. Sedangkan yang lain ke dalam wadah Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yaitu PNI, IPKI, Parkindo, Partai Katolik, dan Partai Murba. Maka yang diidam-idamkan sejak lama tentang penyerderhanaan partai baru tercapai pada masa Orde Baru. Walaupun terdapat tiga kontestan pemilu, yang bertarung sengit sebenarnya adalah Golkar melawan PPP. Usaha menarik dukungan dari umat Islam segera dilakukan oleh PPP melalui surat edaran bulan Januari 1977 yang dikeluarkan oleh KH. Bisri Sansuri. 
   
   
   Pada Pemilu 1977, Golkar kembali menjadi pemenang mutlak. Dalam suasana konflik wajar jika hasil yang dicapai makin merosot. PPP memperoleh 26,1% dan Golkar kembali meningkatkan kemenangannya dengan 68,33%. Ketika NU meninggalkan PPP pada 1984 sesuai dengan keputusan muktamar Situbondo, hasil yang diperoleh PPP makin jauh merosot. Dengan demikian, tuntas sudah kekalahan partai Islam.
   
   
3. Nahdlatul Ulama dan Perkembangan Politik
   Setelah menjadi partai politik, Nahdlatul Ulama harus menghadapi tantangan berat, yaitu semakin meluasnya pemberontakan yang menyebut dirinya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dibawah pimpinan SM. Kartosuwiryo. Pemberontakan Darul Islam ini bukan hanya membahayakan kesatuan negara dan menjadi ancaman yang serius terhadap negara yang sedang belajar mengisi kemerdekaan, melainkan juga membahayakan masa depan Islam di Negara Republik Indonesia.
   
   
   Usai pemilu 1955, Nahdlatul Ulama harus menghadapi persoalan lain yang tak kurang beratnya. Seperti telah disinggung bahwa konstituante tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang dasar negara dan kemudian Presiden Soekarno mengatasinya dengan Dekrit kembali ke UUD 1945 pada 5 Juli 1959. Setelah dekrit dikeluarkan yang didukung oleh angkatan darat dan disetujui oleh DPR hasil pemilu 1955, maka semakin kuatlah kedudukan Presiden Soekarno. 
   
   
   Dalam upaya mengendalikan kekuatan politik, Presiden Soekarno mencetuskan gagasan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunis) untuk menghimpun tiga aliran kekuatan politik kala itu. Sebenarnya gagasan Soekarno itu bertolak dari “Warisan kebudayaan Jawa yang merupakan campuran selaras dari semua anasir yang berbeda-beda menjadi satu sistem yang manunggal.”
   
   
   Dengan sifat fleksibelnya dalam percaturan politik, Nahdlatul Ulama mengadakan konsolidasi organisasi. Organisasi pemuda Nahdlatul Ulama disiapkan menghadapi segala kemungkinan akibat ketegangan politis dengan PKI. Secara fisik, massa Nahdlatul Ulama dengan gigih turut menumpas Pki baik secara spontan maupun bersama-sama dengan ABRI.
   
   
   Partai-partai politik khusus Nahdlatul Ulama memandang bahwa dengan jatuhnya Orde Lama merupakan kesempatan untuk menunjukkan kemapuan politik dengan cara mendesak pemerintah segera mengadakan pemilihan umum. Subchan Z. E. adalah seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang cukup berbobot. Ia terpilih menjadi ketua I pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-24 di Bandung 1968, juga menjabat Wakil Ketua MPR sementara. Kalangan Nahdlatul Ulama menilainya seorang tokoh yang keras sikapnya dan sering menilai sikap Nahdlatul Ulama selama ini terlalu lunak. Sikapnya itu menimbulkan pertentangan di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Pada muktamar ke-25 di Surabaya Subchan mengundurkan diri dari pencalonannya. Hanya karena Subchan meninggal pada tahun yang sama, maka Nahdlatul Ulama terhindar dari kemelut.
   
   
   Lahirnya Orde Baru telah membuat Nahdlatul Ulama dan kekuatan politik Islam lainnya menaruh harapan akan dapat meraih kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan pada masa Orde Lama. Secara khusus Nahdlatul Ulama “kehilangan” jabatan menteri agama yang selalu dipercayakan kepada tokoh Nahdlatul Ulama sejak 1950-an. Jabatan menteri agama pada 1971 diserahkan kepada seorang teokrat lulusan sebuah universitas di Kanada, yaitu Mukti Ali, dan tidak pernah lagi dipegang oleh tokoh Nahdlatul Ulama hingga sekarang.
   
   
4. Nahdlatul Ulama dan Partai Persatuan Pembangunan
   Kedudukan Nahdlatul Ulama di PPP hampir sama dengan kedudukannya di Masyumi; Nahdlatul Ulama diberikan kursi kehormatan dengan jabatan Rais ‘Am PPP yang dipegang oleh K.H. Bisri Sansuri, yang juga Rais ‘Am Nahdlatul Ulama. Pada tahap awal ketika suasana dikalangan pimpinan PPP dipenuhi semangat persaudaraan, Nahdlatul Ulama mampu memainkan peranannya secara optimal sebagai pengendali PPP melalui lembaga Majelis Syuro, sebagai penasihat untuk urusan agama.
   
   
   Tercatat bahwa Nahdlatul Ulama di dalam PPP pernah walk out meninggalkan MPR ketika sidang akan mengesahkan Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila dan masuknya aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa kedalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Kalangan PPP khususnya NU khawatir kalau terjadi syirik. Sikap ini dipelopori oleh K.H. Bisri Sansuri. Konon sikapnya yang keras itulah yang membuat PPP relatif tetap utuh ketika ia menjabat Rois ‘Am. Akan tetapi setelah KH. Bisri Sansuri meninggal pada 1980, maka berakhir pula kekompakan dan berganti dengan pertikaian.
   
   
   Sepeninggal KH. Bisri Sansuri, Nahdlatul Ulama tidak mampu mengimbangi permainan politik para politisi PPP, khususnya dari kalangan Parmusi. Dengan berfusinya Nahdlatul Ulama ke dalam PPP maka hilanglah ciri khas Nahdlatul Ulama sebagai wadah para ulama. Kerugian Nahdlatul Ulama di PPP bukan sekadar bersifat politis, melainkan juga dalam soal prestisnya di mata unsur-unsur lain di PPP. Bergabung ke PPP merupakan pengalaman pahit bagi Nahdlatul Ulama. Boleh dikatakan Nahdlatul Ulama tidak serasi di tubuh PPP. Sebagai partai politik sudah tentu para politisi harus menguasai “seni berpolitik”, praktis, dan lincah. Itulah yang dilakukan oleh para politisi Nahdlatul Ulama (Tanfidziyah). Sudah tentu ini akan menimbulkan konflik dengan ulama (Syuriah), di mana ulama (Syuriah) ingin mengamankan identitas keagamaan Nahdlatul Ulama sedangkan Tanfidziyah ingin mengamankan pengaruh politiknya.
   
   
5. Nahdlatul Ulama Menerima Asas Pancasila
   Penerimaan Nahdlatul Ulama atas asas Pancasila benar-benar dipikirkan oleh Nahdlatul Ulama secara matang dan mendalam. Terdapat dua konsep yang menjadi alasan kuat Nahdlatul Ulama dalam menerima asas Pancasila, yaitu pertama, konsep ketuhanan. NU menilai pada sila pertama rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah mencerminkan pandangan Islam akan keesaan Allah, yang dikenal dengan sebutan tauhid. Selain itu di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang dianggap baik (maslahah). Islam sendiri memberi motivasi kepada umatnya untuk menerima, bukan hanya Pancasila, akan tetapi apa yang baik yang memberi kontribusi bagi upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Islam secara nyata. Sehingga negara RI yang berdasar Pancasila itu dipandang sebagai wasilah untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
   
   Kedua, pemahaman sejarah. Pertimbangan penerimaan asas Pancasila diperkuat oleh peranan umat Islam dalam menentang penjajah dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beberapa pokok pikiran K.H. Achmad Shiddiq menegaskan: Perjuangan umat Islam Indonesia untuk menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaanbangsa dari tangan penjajah telah berlangsung sejak lama. Umat Islam memberikan saham yang sangat besar dalam persiapan lahirnya negara Indonesia merdeka. Melalui para pemimpinnya, umat Islam ikut menentukan wujud, asas, dan hukum yang akan lahir itu. Setelah kemerdekaan negara Indonesia diproklamirkan, umat Islam turut mengisi kemerdekaan dan tanpa ragu-ragu membela dan mempertahankan kemerdekaan itu bukan hanya sebagai kewajiban nasional melainkan juga kewajiban agama.